Kelompok Anggota Komite Koordinasi Organisasi Kebebasan Pers Keluarkan Pernyataan Atas Nama Erwin Arnada, Mantan Pemred Playboy Indonesia

Organisasi Berikut Ini adalah Kelompok Anggota Komite Koordinasi Organisasi
Kebebasan Pers:

Committee to Protect Journalists, New York City; International Federation of
the Periodical Press (FIPP), London; International Press Institute, Wina; World
Association of Newspapers-IFRA, Paris/Darmstadt; World Press Freedom Committee,
Washington DC

LONDON, 22 Oktober /PRNewswire-AsiaNet/ — Kelompok-kelompok anggota
Komite Koordinasi Organisasi Kebebasan Pers menyatakan keprihatinan yang
mendalam soal dakwaan di Indonesia atas Erwin Arnada, yang mantan pemimpin
redaksi majalah Playboy, yang belum diterbitkan sejak tahun 2007, atas tuduhan
yang diputuskan oleh dua pengadilan tak berdasar. Pernyataan ini juga disokong
oleh American Society of Magazine Editors.

Kantor Kejaksaan Agung Indonesia menepis temuan pengadilan bahwa tidak ada
yang tidak senonoh di majalah itu, yang kami pahami tidak mempublikasikan
foto-foto bugil. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan pada tahun 2007
dan pengadilan banding kemudian menegaskan putusan bahwa Arnada tidak bersalah
atas tuduhan perbuatan tak senonoh. Jaksa penuntut pemerintah tetap mengajukan
kasasi ke Mahkamah Agung Indonesia dan memperoleh hukuman penjara dua tahun
yang sekarang tengah ditinjau Mahkamah Agung untuk banding baru dengan
pertahanan.

Karena Arnada telah bekerjasama dengan pihak berwenang pengadilan pada
setiap tahap proses, sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa memenjarakannya
menunggu hasil peninjauan kenyataannya merupakan bentuk pelecehan politik.

Kami memahami bahwa masyarakat Indonesia dapat melaksanakan standar
kesopanannya sendiri; namun hal ini harus dilakukan dengan menghormati
sepenuhnya standar internasional tentang kebebasan pers dan kebebasan
berekspresi, di mana Indonesia telah menandatangani Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia dan perjanjian internasional.

Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk menangani konten media yang
dianggap tak senonoh. Undang-Undang Pers Indonesia tahun 1999 berurusan dengan
ketidaksenonohan dalam isi media, dan, sebagaimana diulas oleh Jakarta Post
dalam sebuah artikel pada 26 Agustus, “memberi pihak berwenang peluang yang
diperlukan untuk menyelesaikan kasus media tanpa memenjarakan wartawan.”

Oleh karena itu, kami mendesak Mahkamah Agung Indonesia untuk mengacu pada
UU Pers negara bukan KUHP dalam meninjau hukuman Arnada dan mempertimbangkan
bahwa hukuman penjara tidak hanya akan melanggar standar internasional tentang
kebebasan pers, tetapi juga akan berdampak buruk atas kebebasan pers di
Indonesia.

Jika Jaksa Agung Indonesia berhasil dalam apa yang tampaknya merupakan
upaya memperbesar penafsiran atas ketidaksenonohan dan dalam menggunakan Arnada
sebagai contoh, ini akan menjadi preseden berbahaya bagi kebebasan pers di
Indonesia.

Kami mendesak pihak berwenang untuk membebaskan Arnada segera karena tidak
ada tujuan hukum yang ditempuh dengan memenjarakannya menunggu tinjauan
yudisial. Arnada telah bekerjasama dengan pihak berwenang pengadilan pada
setiap tahap proses, termasuk menyerahkan dirinya pada 9 Oktober, dan sulit
untuk melepaskan diri dari kesimpulan bahwa memenjarakannya menunggu hasil
peninjauan kenyataannya merupakan bentuk pelecehan politik.

Untuk keterangan tambahan silakan hubungi:
Helen Bland, Sekretaris Perusahaan, FIPP
helen@fipp.com

Tentang FIPP
FIPP bekerja untuk keuntungan konsumen, pelanggan dan penyedia media
bisnis di seluruh dunia, dengan memfokuskan aktivitasnya pada kebebasan pers,
kekayaan intelektual, pengadaan informasi, kebebasan beriklan, kebebasan
distribusi dan perlindungan lingkungan. Dewasa ini, FIPP memiliki lebih dari
800 anggota, termasuk anak perusahaan, di 68 negara yang terdiri atas 53
perhimpunan nasional, 560 perusahaan penerbitan dan 213 perusahaan rekanan.
FIPP mewakili lebih dari 6.000 judul majalah anggota yang mencakup hampir
seluruh merek majalah terkemuka dunia. Untuk keterangan tambahan, kunjungi
http://www.fipp.com.

SUMBER FIPP

KONTAK: Chris Llewellyn, Presiden & CEO, Christine Scott, General Manager,
Amy Duffin, Manager Redaksi & Komunikasi, Helen Bland, Sekretaris Perusahaan &
Direktur Strategi Redaksi, kesemuanya dari FIPP, +44 20 7404 4169, fax, +44 20
7404 4170