Presiden Obama ke Indonesia, Para Pembayar Pajak AS Protes Dana Anti-Pembangunan

FAIRFAX, va, 9 November 2010 /PRNewswire-AsiaNet/ — Ketika Presiden Obama
melanjutkan rangkaian lawatan luar negerinya selama 10 hari pekan ini,
Presiden Frontiers of Freedom, George Landrith mengeluarkan pernyataan hari
ini, dengan memohon presiden Obama untuk mengkaji kembali “bantuan” yang
ditawarkan kepada Indonesia melalui dana dari Millennium Challenge Corporation
(MCC) Amerika Serikat (AS):

“Ketakutan dengan hasil pemilu pekan lalu, Presiden Obama dengan cepat
meninggalkan ibukota negara untuk menghadiri KTT ekonomi ASia di Korea Selatan
dan Jepang. Namun dalam perjalanan ke sana, dia akan singgah di Indonesia, di
mana ia dijadwalkan mengumumkan bahwa MCC akan memberikan komitmen bantuan 700
juta dolar AS kepada Indonesia yang diakuinya untuk membantu negara ini
mencapai target-target ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meski begitu,
tindakan baik ini nampaknya hanya untuk menutupi kesalahan. Dengan dana sekitar
7,4 miliar dolar yang telah disebarkan MCC di seluruh dunia sejak 2004,
pemberian dana tersebut jelas tidak sesuai dengan aturan yang dipegang lembaga
ini.

“Saat berada di India dalam rangkaian perjalanannya akhir pekan lalu,
presiden Obama berbicara tentang dukungan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
perbaikan standar hidup di negara-negara berkembang. Namun keinginannya atas
Indonesia akan mempunyai dampak berlawanan. Sebagai contoh, dana bantuan MCC
akan ditujukan untuk menekan pembalakan hutan; di mana hal itu mematikan mata
pencaharian jutaan rakyat Indonesia. Dan dana amal yang mengecoh ini akan
menghancurkan sektor-sektor ekonomi di Indonesia, seperti kehutanan dan
pertanian. Ketika Amerika Serikat seolah-olah memberikan dana bantuan ini,
justru di sisi lain AS malah menerapkan hambatan tarif dan pajak atas hampir
semua produk perdagangan Indonesia.

“Presiden berencana memanfaatkan dana bantuan ini untuk memaksa Indonesia
membatasi perdagangan hutan dan mengurangi emisi, yang mana hal itu di luar
dari misi MCC. Lembaga ini dibentuk untuk mendanai program-program
pemberantasan kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi. Cara-cara
penyaluran dana MCC seperti itu, tidak hanya menghancurkan ekspor Indonesia
tetapi juga merupakan tindakan penyalahgunaan uang para pembayar pajak AS.

“Presiden MCC percaya bahwa dana dari para pembayar pajak AS lebih baik
dibelanjakan bagi penguatan perdagangan negara berkembang ketimbang berupaya
menyelesaikan masalah di dalam negeri mereka. Hal itu menunjukkan bahwa
presiden Obama belum mengambil pesan dari pelajaran utamanya yang sudah
terlihat secara jelas dari hasil pemilu kemarin, bahwa jika kebijakan Anda
membunuh peluang kerja dan membuat suram pertumbuhan ekonomi, maka jangan
berharap menerima sambutan hangat. Diharapkan Indonesia bereaksi sama dengan
apa yang disampaikan oleh presiden MCC.

“Pengalihan dana MCC dari tujuan awalnya dan sebagaimana yang
diperjuangkan pula oleh para aktivis lingkungan barat, tidak hanya akan
mengurangi kemampuan daya saing para pengusaha Indonesia di pasar global, namun
juga menghalangi kesempatan tenaga kerja Indonesia terlibat dalam manajemen
pelestarian sumber daya alam. Pemerintah kami seharusnya tidak mendanai
“tujuan-tujuan” dari organisasi-organisasi hijau, melainkan lebih baik
disalurkan untuk pengembangan industri dan perusahaan yang memberikan jaminan
masa depan ekonomi lebih baik bagi keluarga Indonesia.

“Frontiers of Freedom mendesak Presiden Obama terus membawa pesan-pesan
pro-pertumbuhan ke Indonesia sebagaimana yang dia sampaikan saat di India.
Pemanfaatannya atas lembaga-lembaga pemerintah seperti MCC untuk memaksakan
pandangan ideologi kepada para aktivis lingkungan pendukungnya yang ada di
negara-negara berkembang, merupakan kebijakan yang keliru. Lebih dari itu,
stimulus dan keinginan Presiden Obama untuk meloloskan undang-undang lingkungan
di Amerika telah gagal. Mari kita semua berharap presiden tidak mencoba membawa
semacam kehancuran bagi rakyat dan ekonomi Indonesia dengan dalih bantuan
internasional. Kemiskinan di negara-negara lain kini seharusnya tidak harus
hidup bersama dengan kebijakan-kebijakan buruk tersebut.”

SUMBER: Frontiers of Freedom

KONTAK: Heather Bachman dari Frontiers of Freedom,
1-703-246-01
press@ff.org