Perusahaan Pertambangan Raksasa Mendukung Peraturan Arbitrasi InternasionalBaru di Australia

AsiaNet 46117

SYDNEY, 31 Agustus / Medianet International-AsiaNet/ —

Wakil Presiden Litigasi BHP Billiton, Bapak Damian Lovell, hari ini
menyambut perkenalan Peraturan Arbitrasi baru ACICA yang bertujuan mempercepat
resolusi lintas batas dan sengketa mengenai komersial internasional.

Bapak Lovell, yang bertanggungjawab terhadap sengketa strategi resolusi
dalam perusahaan terbesar di bidang pertambangan, mengatakan bahwa ini adalah
praktek standar dalam BHP Billiton untuk memasukkan pasal mengenai arbitrasi ke
dalam kontrak lintas batas:

“Kami mengamati arbitrasi internasional sebagai bagian integral dari
strategi resolusi perselisihan global. Kami memuji inisiatif ACICA dalam
membuat peraturan tersebut yang konsisten terhadap strategi ini.”

Dalam menyambut pengesahan oleh BHP Billiton, Presiden ACICA dan Kepala
Proyek Utama dan Arbitrasi Internasional Clayton Utz, Guru Besar Doug Jones AM
mengungkapkan bahwa pelayanan resolusi sengketa lintas batas adalah bisnis
global yang miliaran dolar dan dengan perbaikan pada legislatif, peraturan dan
prosedur, Australia merupakan tujuan atraktif untuk menyelesaikan sengketa
bisnis global:

“Australia berada pada posisi penting untuk memenuhi permintaan yang
semakin meningkat pada tingkat pertama, layanan arbitrasi berbiaya efektif
khususnya di wilayah Asia Pasifik. ”

Menyusul keputusan Pemerintah Australia untuk menunjuk ACICA sebagai
otoritas tunggal standar menurut amandemen International Arbitration Act
(1974), Peraturan Arbitrasi ACICA telah diperbaharui setelah perluasan
konsultasi dengan para praktisi terkemuka, pembuat kebijakan, akademisi dan
pemimpin usaha. Peraturan tersebut saat ini meliputi ketentuan-ketentuan Juru
Damai Darurat – yang pertama untuk badan arbitrase Australia.

Ketua Komite Peraturan ACICA, Malcolm Homes QC mengatakan bahwa
ketentuan-ketentuan tersebut akan memberikan fleksibilitas lebih banyak lagi
yang mencakup pilihan untuk mencari ukuran sementara perlindungan darurat dari
juru damai darurat sebelum majelis arbitrase dibentuk:

“Salah satu kepedulian yang diekspresikan oleh komunitas bisnis
internasional adalah bahwa arbitrasi membutuhkan penyediaan tingkat
perlindungan yang terjamin. Pihak yang bersengketa mungkin perlu untuk
memastikan bahwa pihak lain menahan diri untuk melakukan tindakan-tindakan
tertentu sebelum sengketa didengar. Sebagai contoh, satu pihak mungkin berharap
untuk mencegah pihak lain dari bukti yang telah hilang, atau memastikan bahwa
pihak lain terus melakukan kewajiban-kewajibannya menurut kontrak yang sedang
berlangsung.”

Mitra utama Australian International Disputes Centre
(www.disputescentre.com.au) dan penandatanganan kesepakatan dengan lebih dari
50 badan arbitral global meliputi Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, ACICA
juga telah mengembangkan Appointment of Arbitrators Rules 2011 yang membentuk
proses singkat di mana suatu pihak dapat mendaftar untuk memiliki juru damai
yang ditunjuk untuk masalah sengketa di Australia.

Badan ini melputi Jaksa Umum Australia, Kepala Hakim Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Federal, Presiden Australian Bar Association, Presiden Dewan Hukum
Australia dan perwakilan industri akan mengawasi proses pengangkatan.

ACICA akan mempromosikan peraturan arbitrasi baru dengan serangkaian
presentasi pada bulan berikutnya yang diselenggarakan di pusat keuangan global
di antaranya di Zurich, New York dan Shanghai.

Kontak: Gianna Totaro
Hubungan Masyarakat ACICA
+61 (0)438 337 328
gtotaro@acica.org.au

SUMBER: Australian Centre for International Commercial Arbitration


Mining Giant Backs New Australian International Arbitration Rules
SYDNEY, Aug. 31 /Medianet International-AsiaNet/ —

Vice President of Litigation BHP Billiton, Mr Damian Lovell has today welcomed the introduction of the new ACICA Arbitration Rules designed to speed up the resolution of cross border and international commercial disputes.

Mr Lovell, who is responsible for the dispute resolution strategy for the world’s largest diversified mining company, said it is standard practice for BHP Billiton to include arbitration clauses in its cross border contracts:

“We see international arbitration as an integral part of our global dispute resolution strategy. We commend ACICA’s initiative in producing these rules which is consistent with this strategy.”

In welcoming the endorsement by BHP Billiton, ACICA President and Clayton Utz Head of Major Projects and International Arbitration, Professor Doug Jones AM said servicing cross border dispute resolution is a global billion dollar business and with legislative, regulatory and procedural reforms in place, Australia is an attractive destination to resolve global business disputes:

“Australia is well placed to meet the growing demand for first-rate, cost-effective arbitration services especially in the Asia Pacific region.”

Following the Australian Government’s decision to appoint ACICA as the sole default appointing authority under the amended International Arbitration Act (1974), the ACICA Arbitration Rules have been updated after extensive consultation with eminent practitioners, policymakers, academics and business leaders. The Rules now include Emergency Arbitrator provisions – a first for an Australian arbitral body.

Chair of the ACICA Rules Committee, Malcolm Holmes QC said the provisions will provide greater flexibility including an option to seek emergency interim measures of protection from an emergency arbitrator before the arbitral tribunal is constituted:

“One of the concerns expressed by the international business community is that arbitration needs to provide means of granting protective measures. A party to a dispute may need to ensure that the other party refrains from taking certain actions before the dispute has been heard. For instance, one party may wish to prevent the other party from destroying evidence, or it may seek to ensure that the other party continues to perform its obligations under an ongoing contract.”

A major partner of the Australian International Disputes Centre (www.disputescentre.com.au) and a signatory to agreements with over 50 global arbitral bodies including the Permanent Court of Arbitration at The Hague, ACICA has also developed the Appointment of Arbitrators Rules 2011 which establish a streamlined process through which a party can apply to have an arbitrator appointed to a dispute seated in Australia.

A board comprising representatives of the Attorney-General of Australia, the Chief Justices of the High Court and Federal Court, the President of the Australian Bar Association, the President of the Law Council of Australia and industry representatives will oversee the appointment process.

ACICA will promote the new arbitration rules with a series of presentations next month to be held in global financial centres including Zurich, New York and Shanghai.

Contact: Gianna Totaro
ACICA Media Relations
+61 (0)438 337 328
gtotaro@acica.org.au

SOURCE: Australian Centre for International Commercial Arbitration