Pertumbuhan M2M di Asia Tenggara Membutuhkan Insentif Regulasi

AsiaNet 48677

BONN dan ESCHBORN, Jerman, 19 Maret /PRNewswire-AsiaNet/ —

– Hampir tidak ada peraturan spesifik untuk M2M

– Kesepakatan jelajah M2M internasional diperlukan

– Membuka Kode jaringan ponsel mempermudah perpindahan dari satu penyedia
ke penyedia lainnya.

Kecuali negara-negara di Asia Tenggara membuat kerangka kerja peraturan
khusus, komunikasi antar perangkat, machine-to-machine communication (M2M)
tidak akan mampu berkembang ke pasar yang berhasil. Faktor-faktor lainnya
yaitu, tingginya biaya untuk mengganti penyedia dan biaya jelajah (roaming) –
konsekuensi dari hampir kurangnya biaya tertentu dari M2M – adalah hambatan
atas pertumbuhan M2M. Dalam analisa faktor regulasi, konsultan manajemen
Detecon International juga telah mengidentifikasi ketersediaan sejumlah
aplikasi M2M yang memadai dan pembentukan platform yang sesuai sebagai
prasyarat penting.

Baik Singapura, Malaysia, Indonesia, maupun Thailand – tidak satupun dari
negara-negara tersebut yang saat ini memiliki kerangka kerja khusus peraturan
untuk M2M. Namun, Singapura dan Malaysia, berbeda dengan Indonesia dan
Thailand, telah mengembangkan peraturan bilateral roaming M2M dan meluncurkan
berbagai inisiatif yang antara lain bertujuan untuk mempromosikan infrastruktur
teknologi pada proyek M2M. “Thailand dan Indonesia harus mencontoh hal tersebut
dengan menawarkan produsen dan pengguna yang ditujukan untuk tarif M2M. Selain
itu, tidak ada pilihan tetapi harus kembali pada biaya roaming internasional
yang mahal,” tegas Markus Steingröver, Mitra Pelaksana di Detecon
International. Alokasi frekuensi 3G tambahan untuk aplikasi M2M akan disarankan
untuk diterapkan di Thailand.

Detecon juga merekomendasikan perkenalan pembukaan kode jaringan ponsel
(MNCs) agar para pengguna dapat mengganti penyedia M2M. Pada jenis sistem ini,
pengguna atau perantara dapat memiliki MNC mereka sendiri sehingga biaya dan
upaya untuk mengganti kartu SIM pada perangkat M2M menjadi tidak begitu
penting. Para pengguna dan penyedia dalam hal ini akan mudah membeli layanan
jaringan M2M pada pasar besar.

Informasi umum tentang aspek-aspek regulasi pada perkembangan pasar
nasional untuk M2M dapat dilihat pada jurnal opini “Eliminating Regulatory
Roadblocks for M2M Deployment” (http://www.detecon.com/m2m_deployment).

Untuk informasi tambahan, kunjungi:
http://www.detecon.com
info@detecon.com

Kontak Media
Detecon International GmbH
Gerhard Auer
Phone: +49-228-700-1013
E-mail: gerhard.auer@detecon.com

SUMBER: Detecon International GmbH


M2M Growth in Southeast Asia in Need of Regulatory Incentives

BONN and ESCHBORN, Germany, Mar. 19/PRNewswire-AsiaNet/ —

– Virtually no specific regulations for M2M

– International M2M roaming agreements needed

– Open mobile network codes simplify a switch from one provider to another

Unless the countries in Southeast Asia create a specific regulatory framework, machine-to-machine communication (M2M) will be unable to develop into a successful market. More than any other factors, the high costs for switching providers and the expense of roaming – a consequence of the almost complete lack of specific M2M fees – are obstacles to M2M growth. In its analysis of regulatory factors, the management consultancy Detecon International has also identified the provision of an adequate number pool for M2M applications and the establishment of suitable integration platforms as important prerequisites.

Whether Singapore, Malaysia, Indonesia, or Thailand – none of these countries currently have a regulatory framework specific for M2M in place. However, Singapore and Malaysia, in contrast to Indonesia and Thailand, have developed bilateral M2M roaming regulations and launched various initiatives which, among other objectives, promote the technological infrastructure of M2M projects. “Thailand and Indonesia should follow this example by offering manufacturers and users dedicated M2M rates as well. Otherwise, there is no option but to fall back on expensive international roaming fees,” emphasized Markus Steingröver, Managing Partner at Detecon International. The allocation of additional 3G frequencies for M2M applications would be advisable for Thailand.

Detecon recommends the introduction of open mobile network codes (MNCs) as well so that users would be able to switch M2M providers. In this type of system, users or intermediaries would have their own MNC so that the expense and effort of replacing SIM cards in the M2M devices would become unnecessary. Users and providers in this case would simply buy M2M network services on the wholesale market.

General information about the regulatory aspects in the development of national markets for machine-to-machine communication can be found in Detecon’s opinion paper “Eliminating Regulatory Roadblocks for M2M Deployment” (http://www.detecon.com/m2m_deployment).

For additional information, go to:
http://www.detecon.com
info@detecon.com

Press contact
Detecon International GmbH
Gerhard Auer
Phone: +49-228-700-1013
E-mail: gerhard.auer@detecon.com

SOURCE: Detecon International GmbH