Kelompok Peduli Lingkungan Mendistorsi Hak Penduduk Asli untuk MenghalangiPembangunan Berkelanjutan Indonesia di Rio

AsiaNet 49732

SYDNEY, 18 Juni /Medianet International-AsiaNet/–

Kelompok pro-pembangunan mengungkapkan bahwa kampanye anti bisnis yang
dilakukan kelompok peduli Lingkungan akan membekukan investasi dan menghentikan
pembangunan berkelanjutan secara tepat saat wilayah membutuhkan peningkatan
ekonomi.

Rio de Janeiro – World Growth, LSM pro-pembangunan, hari ini meminta para
aktivis lingkungan di negara Barat agar menghentikan klaim penduduk asli yang
sesuai guna menghalangi proyek di sektor kehutanan, pertanian dan pertambangan.

Ketua World Growth Alan Oxley memanggil para pemimpin dunia di UN Earth
Summit di Rio de Janeiro. Bapak Oxley meluncurkan laporan yang menguraikan
tentang bagaimana aktivis lingkungan menggunakan konsep ‘free prior and
informed consent’ (FPIC) untuk mengacaukan hak kekayaan , mengganggu aturan
hukum dan menghalangi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Bapak Oxley mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan kelompok peduli
Lingkungan secara efektif menghalangi pembangunan berkelanjutan.

“Berbagai kelompok peduli Lingkungan berusaha untuk melimpahkan kesalahan
pada sektor kehutanan dan pertanian terkait penebangan hutan serta sengketa
tanah di Sumatra. Laporan ini menunjukkan bahwa situasi di lapangan jauh lebih
sulit dan adanya dukungan kuat pada pekerjaan ini,” ungkap Bapak Oxley.
“Greenpeace, misalnya, telah mengekspoitasi klaim penduduk di wilayah seperti
Mesuji untuk agenda miliknya dan membuat tuduhan yang belum terbukti terhadap
beberapa industri yang paling sukses di Indonesia.”

“FPIC pada awalnya dikembangkan oleh koalisi penduduk asli untuk memiliki
hukum yang sesuai dan hak kekayaan yang dihargai,” ungkap Bapak Oxley. “Hal ini
dikembangkan guna memastikan proyek pembangunan berskala besar itu dapat
dikonsultasikan dengan penduduk asli secara tepat.

“Organisasi seperti Greenpeace dan WWF telah mengubah konsep tersebut.
Mereka ingin hal itu diterapkan bagi seluruh masyarakat, terlepas apakah mereka
penduduk asli atau bukan. Mereka ingin FPIC berperan sebagai hak veto bagi
setiap orang yang bertujuan untuk proyek pembangunan, apakah itu untuk keamanan
makanan, keamanan air, ataupun penggunaan sumber daya.

“Upaya yang dilakukan Greenpeace dan WWF akan mengganggu pembangunan
berkelanjutan. Dibandingkan dengan meningkatkan kepemilikan yang aman, ini akan
merusak hak kekayaan dan kepemilikan lahan di negara-negara berkembang. Laporan
ini menunjukkan bahwa kurangnya hak kekayaan menyebabkan semakin tingginya
degradasi lingkungan, kurangnya pendapatan ekonomi dan tingginya tingkat
konflik sosial.”

“Tindakan kelompok seperti Greenpeace mungkin akan mengganggu perkembangan
yang telah diciptakan oleh penduduk asli dalam memperoleh pengakuan hak
adat-istiadat mereka.”

“Lebih buruk lagi, tindakan mereka akan membekukan investasi di sektor
industri produktif yang meningkatkan keamanan makanan dan mendorong ekspor
antara lain di sektor kehutanan dan pertanian di Indonesia.

“Data perekonomian baru-baru ini menunjukkan penurunan dalam ekonomi
negara berkembang. Cukup banyak pemerintah yang menyerah secara keuangan dan
ekonomi global menghadapi tantangan. Indonesia masih menunjukkan kinerja yang
baik tetapi saat ini tidak ada waktu untuk berpuas diri.”

Baca laporannya disini:

Untuk menghubungi World Growth kirim email ke: info@worldgrowth.org

SUMBER: World Growth


Greens Distort Indigenous Rights to Block Indonesian Sustainable Development at Rio

SYDNEY, June 18/Medianet International-AsiaNet/–

Pro-development group says that Green anti-business campaigns will chill investment and halt sustainable development -precisely when the region needs an economic boost.

Rio de Janeiro – World Growth, a pro-development NGO, today called on Western environmental campaigners to halt appropriating indigenous claims in order to block Indonesian forestry, agriculture and mining projects.

World Growth chairman Alan Oxley made the call before world leaders at the UN Earth Summit in Rio de Janeiro. Mr Oxley was launching a report outlining how environmental campaigners are using the concept of ‘free prior and informed consent’ (FPIC) to destabilise property rights, undermine the rule of law and stymie economic growth in Indonesia.

Mr Oxley said that the Greens’ actions were effectively blocking sustainable development.

“Green groups have attempted to blame the forestry and agricultural sectors for deforestation and disputes over land in Sumatra. This report shows that the situation on the ground is much more complicated and there are myriad forces at work,” said Mr Oxley. “Greenpeace, for example, has exploited indigenous claims in areas such as Mesuji for its own agenda and made unproven allegations against some of Indonesia’s most successful industries.”

“Free, prior and informed consent was originally developed by a coalition of indigenous groups to have customary laws and property rights respected,” said Mr Oxley. “It was developed to ensure that large-scale development projects consulted indigenous peoples appropriately.”

“Groups such as Greenpeace and WWF have distorted that concept. They want it to apply to all communities, regardless of whether they are indigenous or not. They want FPIC to act as a veto right for anyone who objects to a development project, whether it’s for food security, water security or resource use.”

“The Greenpeace and WWF approach will undermine sustainable development. Rather than increasing secure tenure, it will undermine property rights and land tenure in developing countries. This report shows that poor property rights lead to greater levels of environmental degradation, poor economic outcomes and greater levels of social conflict.”

“The actions of groups like Greenpeace will likely undermine the gains made by indigenous communities in gaining recognition for their customary rights.”

“Even worse, their actions will chill private sector investment in productive industries that increase food security and drive exports such as the Indonesian forestry and agriculture sectors.

“Recent economic data has suggested a slowdown in emerging economies. Many governments are on their knees financially and the global economy is facing headwinds. Indonesia is still performing well but this is no time for complacency.”

Read the report here: http://www.scribd.com/doc/97171664

To contact World Growth email: info@worldgrowth.org

SOURCE: World Growth