Delegasi Thailand Bertemu dengan ICC sebagai Negara yang Menghadapi ResikoKekerasan Baru

AsiaNet 49870

DEN HAAG, Belanda, 28 Juni 2012 /PRNewswire-AsiaNet/ —

Minggu ini delegasi penduduk Thailand menggelar pertemuan awal dengan
jaksa dari Pengadilan Pidana Internasional – International Criminal Court (ICC)
di Den Haag, Belanda untuk membahas tindakan kekerasan yang dilakukan militer
terhadap demonstran pada tahun 2010 yang menyebabkan lebih dari 90 kematian.

Dr. Thongchai Winichakul, Professor sejarah yang berbasis di University of
Wisconsin, memimpin delegasi bersama dengan sejumlah saksi dan korban selamat
untuk hadir sebelum ICC pada pertemuan ini. Dalam surat yang dikirim kepada
jaksa menjelang pertemuan, Dr. Winichakul menekanan pentingnya sejarah yang
dapat diciptakan oleh pengadilan di Thailand, di mana kudeta dan kekerasan
terhadap warga sipil telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah.

“Saya pernah mempelajari masalah kekerasan di tahun 1973, 1976 dan 1992,
serta budaya impunitas di Thailand. Saya telah mengikuti situasi politik di
Thailand sejak kudeta tahun 2006, khususnya pertumpahan darah pada bulan
April-Mei 2010 dan setelah peristiwa itu,” tulis Dr. Winichakul dalam suratnya.
“Saya ingin meminta ICC agar dapat membantu menyelesaikan masalah impunitas
yang terus terulang ini – sehingga pembunuhan warga sipil berulang kali ini —
dengan menyelidiki pembunuhan tahun 2010 dan membawa kasus ini ke ICC.”

Kunjungan ke Den Haag dilakukan setelah kampanye dua tahun untuk
meningkatkan kepedulian terhadap tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang
dilakukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva. Meskipun
Thailand belum meratifikasi Statuta Roma, terbukti bahwa Perdana Menteri
Abhisit adalah subyek Inggris dan oleh karena itu berada di bawah yuridiksi
pengadilan, menentang tim hukum atas nama korban Kaus Merah.

“Berbagai pertemuan yang diadakan dengan ICC sangat produktif, dan kami
akan terus mematuhi seluruh protokol seperti biasa untuk melakukan langkah ke
depan melalui proses ini,” ungkap pengacara internasional Robert Amsterdam,
Amsterdam & Partners LLP, yang bekerja sebagai penasihat hukum United Front for
Democracy against Dictatorship, kelompok yang dikenal sebagai Kaus Merah.”
Pertemuan penting ini berlangsung dalam konteks yang sangat menegangkan.
Mengingat adanya upaya berkelanjutan oleh kelompok minoritas secara paksa untuk
menghilangkan partai yang dipilih secara demokratis dalam keputusan pengadilan
konstitusi selanjutnya, prospek pada kekerasan baru dan ketidakstabilan adalah
masalah keprihatinan bagi masyarakat internasional, dan membuat permohonan kami
lebih relevan untuk ICC.”

Informasi lebih lanjut tentang kasus ini yang mencakup seluruh salinan
surat yang ditulis oleh Dr. Winichakul, dapat dilihat di
http://www.robertamsterdam.com/thailand.

SUMBER Amsterdam & Partners LLP

KONTAK: Katy Epstein, +44-(0)-7870664942,
k.epstein@amsterdamandpartners.com


Thai Delegation Meets with ICC as Country Faces Risk of Renewed Hostilities

THE HAGUE, Netherlands, June 28, 2012 /PRNewswire-AsiaNet/ —

This week a delegation of Thai citizens held preliminary meetings with prosecutors of the International Criminal Court (ICC) in The Hague, Netherlands to discuss the violent military crackdown against protesters in 2010 which led to more than 90 deaths.

Dr. Thongchai Winichakul, a professor of history based at the University of Wisconsin, led the delegation along with numerous witnesses and survivors to present before the ICC during this meeting. In a letter delivered to prosecutors ahead of the meeting, Dr. Winichakul emphasized the historical importance that the court could make in Thailand, where coups and violence against civilians by the military has occurred repeatedly throughout history.

“Among the subjects I study include the atrocities in 1973, 1976, and 1992, and the culture of impunity in Thailand. I have followed the political situation in Thailand closely since the coup in 2006, especially the bloodshed in April-May 2010 and its aftermath,” Dr. Winichakul wrote in his letter. “I would like to request that the ICC can help bring the end to this repeated impunity – thereby the repeated killings of civilians — by investigating into the 2010 killings and bringing the case to the International Criminal Court.”

The visit to The Hague follows upon a two-year campaign to raise awareness of the alleged crimes against humanity committed by the former government of Prime Minister Abhisit Vejjajiva. Although Thailand has not ratified the Rome Statute, it was proven that Prime Minister Abhisit is a British subject, and therefore is under the court’s jurisdiction, argues the legal team on behalf of the Red Shirt victims.

“The meetings held with the ICC were productive, and we will continue to comply with all normal protocol to move forward through the process,” said international lawyer Robert Amsterdam, of Amsterdam & Partners LLP, who serves as international defense counsel to the United Front for Democracy against Dictatorship (UDD), a group popularly known as the Red Shirts. “This crucial meeting takes place within a very tense context. Given the ongoing attempts by minority groups to yet again forcefully remove a democratically elected party in an upcoming constitutional court decision, the prospect of renewed violence and instability is a matter of grave concern for the international community, and makes more relevant our request before the ICC.”

Further information on this case, including a full copy of Dr. Winichakul’s letter, can be found at http://www.robertamsterdam.com/thailand.

SOURCE Amsterdam & Partners LLP

CONTACT: Katy Epstein, +44-(0)-7870664942, k.epstein@amsterdamandpartners.com