Siaran Pers World Growth Senin 2 Desember 2012

AsiaNet 51534

DOHA, Qatar dan JAKARTA, Indonesia, 2 Desember 2012 /Medianet International-AsiaNet/ —

LSM: penyalahgunaan ‘persetujuan sebelumnya’ atas penggunaan lahan oleh kelompok lingkungan hidup akan membatasi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang

LSM Pro-pembangunan World Growth telah memperingatkan terhadap kampanye oleh kelompok-kelompok seperti Greenpeace dan Rainforest Action Network untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat setempat atas proyek kehutanan dan pertanian yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. LSM ini mengatakan kampanye tersebut merupakan tipu muslihat untuk memastikan bahwa kebijakan perubahan iklim internasional akan membatasi pertumbuhan ekonomi.

Laporan baru World Growth — yang bertajuk Who Decides: Community Consent and Land Use — mempelajari tuntutan baru-baru ini oleh kelompok lingkungan hidup atas “Free Prior and Informed Consent” (FPIC) dari masyarakat setempat sebagai prasyarat atas pengembangan lahan. Ini mencakup studi kasus Indonesia di mana sengketa lahan biasa terjadi karena hukum yang tumpang tindih.

“Greenpeace dan Rainforest Action Network sekarang menuntut agar FPIC juga menjadi syarat bagi tindakan oleh negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi. Laporan ini menunjukkan FPIC tengah digunakan sebagai alat politik untuk menghalangi pembangunan,” kata Ketua World Growth Duta Besar Alan Oxley.

“Free, prior and informed consent’ (FPIC) telah menjadi tujuan kampanye aktivis lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Narasi FPIC untuk aktivis lingkungan sederhana: Sektor swasta terlibat dalam proyek yang berdampak negatif pada masyarakat lokal dan solusinya adalah memastikan masyarakat setempat melaksanakan FPIC sebelum proyek skala besar dimulai.

“FPIC pada awalnya ditujukan untuk diterapkan pada pengaturan antara pemerintah dan kelompok pribumi berdasarkan kebiasaan mereka. Aktivis lingkungan seperti Greenpeace dan WWF telah mengambil FPIC dalam arah yang berbeda. Mereka ingin FPIC berlaku untuk semua proyek sumber daya, tidak hanya bagi kelompok pribumi, tetapi juga semua masyarakat yang “terpengaruh”. Ini bukan tentang mendukung hak-hak masyarakat adat, tetapi juga tentang menghentikan pembangunan sama sekali.”

“Sejumlah kelompok aktivis lingkungan Barat telah merebut tanah sengketa di Sumatera, dengan memanfaatkannya untuk memprotes investasi sektor swasta di bidang pertanian dan kehutanan.”

“Dalam dua tahun terakhir terdapat sejumlah kasus konflik lahan terkemuka yang telah menyebabkan cedera dan kematian. Klaim sensasional seperti pemenggalan kepala bahkan dilaporkan ke media, dan kemudian didapati palsu.”

“Penelitian menunjukkan Indonesia telah memiliki mekanisme hukum dan peraturan untuk menangani sengketa tanah. Aktivis Barat telah mengabaikan ini dan malah menuntut agar pemilik tanah adat harus memiliki “free, prior and informed consent.” (FPIC).

“Menerapkan FPIC melampaui kelompok pribumi dapat merusak aturan hukum. Implikasi model Greenpeace-WWF adalah hak guna tanah dan properti yang dikukuhkan dalam kerangka hukum harus diabaikan, dan dibuat tunduk pada konsep menyeluruh FPIC yang akan mengatasi kerangka hukum yang ada.

“Ini tampaknya lebih berkaitan dengan menghentikan proyek pembangunan sama sekali dengan mengganggu operasi dan meningkatkan persepsi risiko yang terkait dengan proyek-proyek tersebut.”

Baca laporan ini di: http://worldgrowth.org/site/wp-content/uploads/2012/11/FPIC_DEC12_web_sm.pdf

Untuk menghubungi email pakar World Growth:
info@worldgrowth.org atau
telepon +61 3 9614 8022

SUMBER: World Growth


World Growth Press Release Monday December 2 2012

DOHA, Qatar and JAKARTA, Indonesia, Dec. 2, 2012 /Medianet International-AsiaNet/ —

NGO: Green misuse of ‘prior consent’ on land use will limit economic growth in developing countries

Pro-development NGO World Growth has warned against a campaign by groups such as Greenpeace and Rainforest Action Network to require prior consent by local people for forestry and agriculture projects that generate greenhouse emissions. The NGO says the campaign is a ruse to ensure that international climate change policies will limit economic growth.

World Growth’s new report — Who Decides: Community Consent and Land Use — examines recent demands by Green groups for the “Free Prior and Informed Consent” (FPIC) of local people as a precondition for land developments. It includes a case study of Indonesia where land disputes are common because of overlapping laws.

“Greenpeace and Rainforest Action Network are now demanding that FPIC also be a condition for actions by developing countries to reduce emissions. This report shows FPIC is being used as a political tool to stymie development,” said World Growth Chairman Ambassador Alan Oxley.

“Free, prior and informed consent’ (FPIC) has become a campaign goal of environmental campaigners in recent years. The FPIC narrative for environmental campaigners is simple: the private sector is engaging in projects that adversely impact on local communities and the solution is to ensure local people exercise FPIC before large-scale projects commence.

“FPIC was originally intended to apply to arrangements between governments and indigenous groups based on their customs. Environmental campaign activists such as Greenpeace and WWF have taken FPIC In a different direction. They want FPIC to apply to all resource projects, not only for indigenous groups, but also all “affected” communities. This is not about supporting indigenous rights, but about stopping development altogether.”

“A number of Western Green campaign groups have seized upon land disputes in Sumatra, exploiting them to protest against private sector investments in agriculture and forestry.”

“In the past two years there have been a number of high-profile land-conflict cases that have led to injuries and fatalities. Sensationalist claims such as beheadings were even reported to the media, and later found to be false.”

“Research shows Indonesia already has both legal and regulatory mechanisms for dealing with land disputes. Western activists have ignored this and instead demanded that customary landowners should have the right of “free, prior and informed consent.” (FPIC).

“Applying FPIC beyond indigenous groups can potentially undermine the rule of law. The implication of the Greenpeace-WWF model is that established land tenure and property rights within legal frameworks should be disregarded, and made subordinate to an over-arching concept of FPIC that would sit over the top of existing legal frameworks.

“This would seem to have more to do with halting development projects altogether by disrupting operations and increasing perceptions of risks associated with these projects.”

Read the report at: http://worldgrowth.org/site/wp-content/uploads/2012/11/FPIC_DEC12_web_sm.pdf

To contact World Growth’s experts email:
info@worldgrowth.org or
phone +61 3 9614 8022

SOURCE: World Growth