Ethiopia Menggelar Simposium Guna Mengatasi Diskriminasi Terkait Kusta

AsiaNet 54349

TOKYO, 20 September /Kyodo JBN – Asianet/ —

Simposium internasional untuk mengakhiri diskriminasi terkait penyakit
kusta digelar di Addis Ababa, Ethiopia, pada tanggal 18 September. Simposium,
yang disponsori oleh The Nippon Foundation, dihadiri oleh sekitar 200 penderita
kusta, pakar hak asasi manusia, serta perwakilan dari LSM dan badan
internasional dari 13 negara, termasuk delapan negara Afrika.

Pada upacara pembukaan, Perdana Menteri Ethiopia Hailemariam Desalegn
mengumumkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah lebih lanjut guna
meningkatkan kualitas hidup penderita kusta, sementara Ketua Nippon Foundation
Yohei Sasakawa berkata, “Tantangan terbesar adalah mengakhiri ketidaktahuan,
prasangka dan diskriminasi selama berabad-abad seputar kusta.”

Simposium ini adalah yang ketiga dari lima acara yang diselenggarakan oleh
Nippon Foundation di berbagai wilayah dunia untuk mempromosikan implementasi
resolusi PBB tentang penghapusan diskriminasi terhadap para penderita kusta dan
anggota keluarganya. Resolusi tersebut, bersama dengan prinsip dan pedoman yang
menyertainya, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada bulan Desember 2010. Pada
tahun 2012, dua simposium pertama, yang berfokus pada Amerika dan Asia,
masing-masing digelar di Brasil dan India.

Kusta, yang ditakuti selama berabad-abad sebagai penyakit tanpa obat, saat
ini diobati dengan terapi banyak obat (MDT). Sejak diperkenalkannya MDT pada
dekade 1980-an, jumlah tahunan kasus baru di seluruh dunia menurun dari 5,4
juta pada tahun 1985 menjadi sekitar 200.000 pada tahun 2012 dan sekitar 16
juta orang telah sembuh dari penyakit tersebut.

Namun bahkan setelah berhasil diobati, penderita kusta masih menghadapi
kendala dalam pendidikan, pekerjaan, perkawinan dan akses ke pelayanan publik
karena kesalahpahaman dan keyakinan yang keliru tentang kusta. Selain itu,
undang-undang yang diskriminatif masih terdapat di beberapa negara.

Pada simposium itu, Tim Hughes, wakil direktur eksekutif International Bar
Association, mengimbau undang-undang diskriminatif yang masih diberlakukan di
India, Nepal, Singapura dan negara-negara lain agar dapat diubah atau dihapus.

Sementara itu, perwakilan dari organisasi penderita kusta dari lima
negara, termasuk Ethiopia, menekankan bahwa sebagai pemangku kepentingan utama,
mereka harus memiliki peran sentral dalam mencari solusi atas masalah tersebut.

Dua simposium lagi, di Timur Tengah dan Eropa, akan digelar pada akhir
tahun 2014, guna menghasilkan rencana aksi untuk melaksanakan resolusi PBB dan
mekanisme untuk memantau tindakan yang diambil.

Kontak:
Natsuko Tominaga
The Nippon Foundation
Tel: +81-3-6229-5131
e-mail: pr@ps.nippon-foundation.or.jp

Sumber: The Nippon Foundation


Ethiopia Hosts Symposium to Tackle Leprosy-related Discrimination

TOKYO, Sept. 20 (ANTARA/Kyodo JBN – Asianet) —

An international symposium on ending discrimination related to leprosy was held in Addis Ababa, Ethiopia, on September 18. Sponsored by The Nippon Foundation, the symposium brought together some 200 people affected by leprosy, human rights experts, and representatives of NGOs and international bodies from 13 countries, including eight African nations.

At an opening ceremony, Ethiopia’s Prime Minister Hailemariam Desalegn announced that the government would be taking further steps to improve the quality of life of leprosy-affected people, while Nippon Foundation Chairman Yohei Sasakawa said, “The biggest challenge is to bring to an end centuries of ignorance, prejudice and discrimination surrounding leprosy.”

The symposium is the third of five being organized by The Nippon Foundation in different regions of the world to promote implementation of a UN resolution on elimination of discrimination against leprosy-affected persons and their family members. The resolution, together with accompanying principles and guidelines, was adopted by the UN General Assembly in December 2010. In 2012, the first two symposia, focusing on the Americas and Asia, were held in Brazil and India, respectively.

Feared down the centuries as a disease without cure, leprosy today is treated with multidrug therapy (MDT). Since the introduction of MDT in the 1980s, the annual number of new cases worldwide has come down from 5.4 million in 1985 to around 200,000 in 2012 and some 16 million people have been cured of the disease.

Yet even after being successfully treated, people who have been affected by leprosy still face obstacles in education, employment, marriage and access to public services because of misconceptions and mistaken beliefs about leprosy. In addition, discriminatory legislation remains in place in some countries.

At the symposium, Tim Hughes, deputy executive director of the International Bar Association, called for discriminatory laws still found in India, Nepal, Singapore and elsewhere to be amended or scrapped.

Meanwhile, representatives of organizations of leprosy-affected people from five countries, including Ethiopia, stressed that as the primary stakeholders, they must have a central role in finding solutions to the issues.

Two more symposia, in the Middle East and Europe, will be held by the end of 2014, resulting in a plan of action for implementing the UN resolution and a mechanism for monitoring actions being taken.

Contact:
Natsuko Tominaga
The Nippon Foundation
Tel: +81-3-6229-5131
e-mail: pr@ps.nippon-foundation.or.jp

Source: The Nippon Foundation