Simposium Maroko Menghadang Isu Stigma dan Diskrimasi Terkait Kusta

AsiaNet 58505

TOKYO, 4 November /Kyodo JBN-AsiaNet/ —

Simposium mengenai penyakit kusta dan hak asasi manusia yang baru saja diadakan
di Maroko merupakan kesempatan bagi Naima Azzouzi untuk berbicara di hadapan
publik untuk pertama kalinya tentang penyakit yang sudah dideritanya sejak usia
9 tahun. Azzouzi adalah presiden sebuah asosiasi orang-orang dengan kusta di
Maroko yang dibentuk awal tahun ini dengan tujuan untuk melawan stigma dan
diskriminasi yang dihadapi olehnya dan orang-orang yang bernasib sama dengan
dirinya.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi pihak yang menyelenggarakan event
ini. Ini adalah pertama kalinya kami bisa menyampaikan perasaan kami,” dia
berkata di hadapan para pejabat pemerintah, para ahli hak asasi manusia, NGOs,
dan orang-orang dengan kusta di Rabat pada 28 Oktober. “Kami ingin orang-orang
tahu bahwa kami memiliki hak asasi manusia dasar.”

Disponsori oleh Nippon Foundation, simposium ini merupakan yang keempat kalinya
yang diadakan di berbagai belahan dunia yang bertujuan untuk menyebarluaskan
Prinsip-Prinsip dan Garis Pedoman bagi Penghapusan Diskrimasi terhadap
Orang-Orang dengan Kusta dan Anggota Keluarganya yang disokong oleh resolusi
Majelis Umum PBB tahun 2010.

Meskipun penyakit kusta dapat disembuhkan sepenuhnya, stigma dan diskriminasi
terhadap penyakit ini yang sudah mengakar sangat dalam tetap meluas. Bagi
penderita penyakit ini, hal ini dapat berarti hidup secara terpinggirkan dalam
masyarakat, di mana kesempatan untuk pendidikan, pekerjaan dan akses terhadap
pelayanan publik menjadi sangat terbatas.

“Meskipun secara medis Anda telah dinyatakan sembuh, Anda tetap akan dianggap
mengidap kusta selama masih ada stigma dan diskrimasi terhadap penyakit ini,”
Alem Galeta, seorang anggota dewan Asosiasi Nasional Ethiopia untuk Orang-Orang
dengan Penyakit Kusta, menyatakan dalam pertemuan tersebut.

Simposium sebelumnya diadakan di Brazil, India dan Ethiopia. Pada simposium
pertama yang diadakan Rio de Janeiro tahun 2012, sebuah Kelompok Kerja
Internasional dibentuk untuk mengembangkan rencana untuk memastikan bahwa
pemerintah menerapkan Prinsip-Prinsip dan Garis Pedoman tersebut.

Barbara Frey, direktur Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Minnesota dan
anggota kelompok kerja tersebut, menyatakan bahwa Prinsip-Prinsip dan Garis
Pedoman yang dimaksud berakar dari Piagam PBB. “Komitmen global terhadap hak
asasi manusia ini tidak akan bisa dicapai jika hak-hak suatu kelompok orang
tertentu tidak sepenuhnya dihargai dan dilindungi.”

Kelompok Kerja Internasional ini akan mengumumkan rekomendasinya pada simposium
kelima dan terakhir yang akan diadakan di Jenewa, Swiss, pada bulan Juni 2015.

SUMBER: The Nippon Foundation

Kontak:
Natsuko Tominaga
Departemen Humas
The Nippon Foundation
+81-3-6229-5131
pr@ps.nippon-foundation.or.jp


Morocco Symposium Tackles Issue of Stigma and Discrimination Associated with Leprosy

TOKYO, Nov. 4 (ANTARA/Kyodo JBN-AsiaNet) —

A recent symposium in Morocco on leprosy and human rights was an opportunity for Naima Azzouzi to speak publicly for the first time about the disease she was diagnosed with at the age of 9. Azzouzi is the president of an association of people affected by leprosy in Morocco formed earlier this year to fight the stigma and discrimination that she and others like her face.

“I want to thank the organizers for hosting this event. It is the first time we have been able to convey our feelings,” she told an audience of government officials, human rights experts, NGOs, and people affected by leprosy in Rabat on October 28. “We want people to know we have fundamental human rights.”

Sponsored by the Nippon Foundation, the symposium was the fourth in a series taking place in different regions of the world to disseminate Principles and Guidelines for the Elimination of Discrimination against Persons Affected by Leprosy and Their Family Members endorsed by a UN General Assembly resolution in 2010.

Although leprosy is completely curable, deep-rooted stigma and discrimination associated with the disease remain widespread. For those affected, this can mean living on the margins of society, where opportunities for education, employment and access to public services are severely curtailed.

“Even though you may be medically cured, you still have the disease as long as there is stigma and discrimination,” Alem Galeta, a board member of the Ethiopian National Association of People Affected by Leprosy, told the gathering.

Previous symposia have been held in Brazil, India and Ethiopia. At the first symposium in Rio de Janeiro in 2012, an International Working Group was established to develop a plan to ensure that governments put the Principles and Guidelines into effect.

Barbara Frey, director of the University of Minnesota’s Center for Human Rights and a member of the working group, noted that the Principles and Guidelines are rooted in the UN Charter. “This global commitment to human rights cannot be achieved if the rights of any particular group of people are not fully respected and protected.”

The International Working Group will issue its recommendations at the fifth and final symposium to be held in Geneva, Switzerland, in June 2015.

SOURCE: The Nippon Foundation

Contact:
Natsuko Tominaga
PR Department
The Nippon Foundation
+81-3-6229-5131
pr@ps.nippon-foundation.or.jp